Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja
Diproses

Peraturan Wali Kota

•

Tahun 2026


Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kejelasan pelaksanaan tugas Unit [nama perangkat daerah], serta menyesuaikan pengaturan tugas pokok dan rincian tugas dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan dan penegasan pengaturan mengenai tugas pokok dan rincian tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sepanjang terkait kewenangan pemerintah daerah);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
  6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja (yang diubah).

Tujuan

Memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan tugas pokok serta rincian tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Draft

Tahapan

Harmonisasi

Pengkajian

Penyusunan