Peraturan Wali Kota
•
Tahun 2026
Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kejelasan pelaksanaan tugas Unit [nama perangkat daerah], serta menyesuaikan pengaturan tugas pokok dan rincian tugas dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penataan dan penegasan pengaturan mengenai tugas pokok dan rincian tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja
Dasar Hukum
Tujuan
Memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan tugas pokok serta rincian tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.