Latar Belakang

Sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan

Menetapkan pedoman pemungutan Pajak Reklame yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum guna mengoptimalkan pendapatan daerah.