Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuan

Memberikan Landasan dan Kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan Masyarakat dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Tasikmalaya.