Latar Belakang

1. Adanya potensi bencana di Kota Tasikmalaya; 2. Perlunya komitmen bersama untuk berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana; dan 3. Perlunya peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dasar Hukum

1. 1. UU No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. 2. PP No. 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. 3. PP No. 2/2018 Tentang SPM
4. 4. Perka BNPB No. 02/2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
5. 5. Permendagri No. 101/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota
6. 6. Perda No. 8/2011 Tentang Penanggulangan Bencana

Tujuan

Penyediaan peta risiko bencana (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) sebagai bahan utama penyusunan Kajian Risiko Bencana sesuai dengan metodologi yang ditentukan oleh BNPB